Oskar Manoppo
Profil Singkat Oskar Manoppo, S.E., M.M. – Bupati Bolaang Mongondow Timur 2025-2030
Oskar Manoppo, S.E., M.M., lahir di Togid pada 12 Januari 1972, adalah seorang birokrat dan pemimpin yang memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan pemerintahan. Saat ini, ia menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) periode 2025-2030. Dengan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah, ia terus berupaya membawa perubahan bagi masyarakat Boltim.
Riwayat Pendidikan
Oskar menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 1 Togid (1979-1985), lalu melanjutkan ke SMP Negeri Kotabunan dan lulus pada 1989. Ia menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri Bitung (1992).
Di perguruan tinggi, Oskar meraih gelar Sarjana Ekonomi di STIE Swadaya Manado (2000-2004) dan menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas WR. Supratman Surabaya (2011-2013) dengan gelar Magister Manajemen.
Karier di Pemerintahan
Oskar mengawali karier sebagai CPNSD di Kabupaten Bolaang Mongondow pada 2000, lalu resmi menjadi PNS pada 2003. Ia memegang berbagai jabatan strategis, termasuk:
- Plt. Kepala Seksi Anggaran dan Pendapatan (2005-2008)
- Kepala Seksi Pembukuan dan Plt. Kepala Bidang Akuntansi di Boltim (2009-2011)
- Kepala Bidang Anggaran dan Plt. Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (2012-2013)
- Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2014-2016)
- Kepala Badan Keuangan (2016-2017)
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (2017-2019)
Pengalaman luasnya dalam pengelolaan keuangan daerah mengantarkannya menjadi Bupati Bolaang Mongondow Timur periode 2025-2030.
Keterlibatan dalam Organisasi
Selain berkarier di pemerintahan, Oskar aktif di berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Ia menjabat sebagai Bendahara PBNU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta Wakil Ketua ANSOR Sulawesi Utara. Ia juga pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bitung.
Dedikasi dan Kontribusi
Sebagai Bupati Boltim, Oskar berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerahnya.
