Boroko, (29/11/2023) Tinta.news | Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, memberikan tanggapan tegas terkait tarik ulur hibah Pilkada Bolmut yang belum menemui kesepakatan. Lasena, dalam konferensi pers dengan awak media pada tanggal 28 November, menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolmut tidak mempersoalkan nominal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) asalkan kegiatan tersebut jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menurut standar yang berlaku.
“Kami tidak memandang nominalnya, yang terpenting adalah kejelasan dan pertanggungjawabannya. Asal sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku, Pemkab Bolmut siap memenuhi anggaran NPHD yang dibutuhkan,” ujar Lasena.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Bupati Bolmut juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah bersama pihak Penyelenggara Pemilu telah menghadiri rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 29 November. Salah satu agenda rapat tersebut membahas persiapan Pemilu serentak dan penyelesaian NPHD (Nomor Pokok Hasil Daerah) untuk Pilkada 2024.
Pemangku jabatan di Bolmut menegaskan keterlibatan penuh dalam mendukung pelaksanaan Pemilu serentak serta menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam konteks tersebut, kehadiran pada rapat koordinasi di tingkat provinsi menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan upaya dan pemahaman antara Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu demi terciptanya proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. (red)
