BOLTARA — Dewi Zandra Astuti Mondo resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Boltara untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rabu, 22 Juli 2026.
Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Yajid, memimpin pengambilan sumpah dan janji jabatan tersebut.
Dewi Zandra Astuti Mondo menggantikan Frangky Chendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena dan Wakil Bupati Mohamad Aditya Pontoh menghadiri langsung agenda tersebut.
Selain itu, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan tamu undangan turut menyaksikan pelantikan.
Dewi Zandra Pimpin DPRD hingga 2029
Pelantikan menetapkan Dewi Zandra Astuti Mondo sebagai pimpinan baru lembaga legislatif Boltara.
Ia akan menjalankan tugas tersebut hingga berakhirnya masa jabatan DPRD periode 2024–2029.
Prosesi berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Boltara dengan rangkaian pengambilan sumpah dan penandatanganan dokumen.
Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu memimpin seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pelantikan tersebut, DPRD Boltara kini memiliki kepemimpinan baru untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Selain itu, pimpinan dewan harus menjaga komunikasi dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan DPRD.
Dewi Zandra juga diharapkan mampu mengawal agenda pembentukan peraturan daerah secara efektif.
Sementara itu, fungsi pengawasan perlu memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Bupati Sampaikan Selamat dan Apresiasi
Dalam sambutannya, Sirajudin Lasena menyampaikan selamat kepada Dewi Zandra atas amanah baru tersebut.
Ia berharap Ketua DPRD Boltara yang baru dapat menjalankan tugas dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen kuat.
Bupati juga mengapresiasi dedikasi Frangky Chendra selama memimpin DPRD Boltara.
Menurutnya, kontribusi pimpinan sebelumnya telah membantu menjaga hubungan kerja antara legislatif dan pemerintah daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Sirajudin.
Karena itu, hubungan kelembagaan harus terus berjalan terbuka, saling menghormati, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati juga berharap DPRD tetap menjadi mitra strategis pemerintah.
Namun, kemitraan tersebut tidak menghilangkan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.
Sinergi DPRD dan Pemkab Jadi Kunci Pembangunan
Ketua DPRD Boltara yang baru menghadapi tanggung jawab besar dalam menjaga kesinambungan agenda pembangunan daerah.
DPRD harus memastikan aspirasi masyarakat masuk dalam perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan program prioritas secara efektif.
Kerja sama tersebut penting dalam pembahasan APBD, peraturan daerah, dan pengawasan pelayanan publik.
Bupati menilai komunikasi yang baik dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Sebaliknya, koordinasi yang lemah berpotensi menghambat pelaksanaan program.
Karena itu, pemerintah dan DPRD perlu membangun ruang dialog yang konstruktif.
Setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan kepentingan masyarakat.
Aspirasi Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
DPRD memiliki tanggung jawab membawa kebutuhan warga ke dalam kebijakan daerah.
Aspirasi dapat berasal dari hasil reses, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan pengaduan masyarakat.
Selanjutnya, dewan perlu mengawal agar aspirasi tersebut masuk dalam program yang realistis dan terukur.
Ketua DPRD juga memegang peran dalam menjaga arah pembahasan tetap sesuai kebutuhan daerah.
Isu pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Selain itu, wilayah desa dan kecamatan harus memperoleh porsi pembangunan yang adil.
Dewi Zandra diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarkomisi dan fraksi.
Dengan demikian, DPRD dapat bekerja lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Boltara.
Pemerintah Harapkan Kepemimpinan yang Kolaboratif
Sirajudin berharap kepemimpinan Dewi Zandra memperkuat kolaborasi antara DPRD dan Pemkab Boltara.
Kolaborasi tersebut harus menghasilkan keputusan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Selain itu, pemerintah menginginkan pembahasan program berlangsung berdasarkan data dan kebutuhan lapangan.
DPRD juga perlu menjaga keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Karena itu, agenda paripurna, pembahasan anggaran, dan pembentukan regulasi perlu dikomunikasikan secara jelas.
Kepemimpinan yang kolaboratif juga membutuhkan kemampuan merangkul seluruh anggota dewan.
Perbedaan politik harus dikelola agar tidak menghambat pelayanan dan pembangunan daerah.
Sejumlah Pejabat Hadiri Pelantikan
Pelantikan turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala.
Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Darwin Muksin, juga hadir dalam agenda tersebut.
Selain itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulut, Andra Cristian Mawuntu, mengikuti kegiatan.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, turut menyaksikan prosesi pelantikan.
Unsur Forkopimda, jajaran anggota DPRD, serta para asisten sekretaris daerah juga hadir.
Ketua TP PKK Boltara, Ening Sutrisni Lasena Adam, mengikuti acara bersama Sekretaris TP PKK Moy Olivia Pontoh Mamonto.
Ketua DWP Boltara, Frilia Mokoginta Mokoagow, juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan, perwakilan KPU, pimpinan perbankan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Kepemimpinan Baru Diharapkan Perkuat DPRD
Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dewi Zandra Astuti Mondo kini memegang tanggung jawab menjaga marwah serta efektivitas lembaga legislatif.
Selain memimpin rapat, Ketua DPRD harus memastikan seluruh fungsi dewan berjalan seimbang.
Ia juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan baru akan terlihat dari kualitas kebijakan dan pengawasan.
Masyarakat berharap DPRD Boltara semakin responsif, terbuka, dan konsisten memperjuangkan kebutuhan rakyat.