Terobosan Baru KPK: Hasil Survei Penilaian Integritas 2023 Menyinari Transformasi Birokrasi Indonesia Menuju Budaya BerAKHLAK
Tinta.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan terobosan dengan merilis hasil survei penilaian integritas (SPI) 2023, sebuah langkah inovatif untuk memperbaiki dan memajukan budaya birokrasi. Kolaborasi antara KPK dan Kementerian PANRB, survei ini bertujuan mengukur risiko korupsi di berbagai tingkat pemerintahan, membentuk indikator vital dalam mewujudkan budaya birokrasi yang beretika.
Menyampaikan harapannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan, “SPI menjadi indikator penting dalam mencapai Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Kami berharap hasil SPI dapat mencerminkan kualitas budaya birokrasi yang bersih sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.”
Kerja sama antara Kementerian PANRB dan KPK tidak hanya sebatas survei, tetapi juga mencakup pemantauan konflik kepentingan dan sinergi hasilnya dengan SPI Internal di setiap instansi pemerintah. Manajemen konflik kepentingan dianggap mendesak untuk mencapai good governance dan memenuhi tuntutan masyarakat.
Sebagai langkah proaktif dan komitmen dalam memberantas korupsi, SPI akan menjadi indikator evaluasi reformasi birokrasi dengan bobot tertinggi, yaitu 10 poin. “Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional. Ini melibatkan perubahan mindset, perbaikan tata kelola kelembagaan, transformasi digital, peningkatan profesionalitas, dan efektivitas pengawasan,” ungkap Menteri Anas.
Tidak hanya itu, indeks RB juga menilai integritas dan kualitas layanan birokrasi melalui SPI oleh KPK, penilaian Kepatuhan layanan oleh Ombudsman, serta survei persepsi masyarakat terhadap praktik pelayanan publik yang prima. Sebuah langkah maju dalam mengukur sejauh mana instansi pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. (red)
