Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu malam (23/2). Dalam acara ini, Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah pertanyaan yang diterima terkait efisiensi anggaran serta isu-isu keuangan daerah.
Efisiensi Anggaran dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur
Para kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut banyak bertanya mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus utama pada efisiensi anggaran. Sri Mulyani menjelaskan bahwa daerah juga harus berkontribusi dalam hal efisiensi anggaran, mengingat pentingnya peran mereka dalam memajukan pembangunan nasional.
Pentingnya Inovasi dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah
Selain itu, banyak pertanyaan spesifik terkait formula dana bagi hasil dan proyek-proyek infrastruktur yang masih ingin dijalankan di berbagai daerah. Sri Mulyani menekankan bahwa kepala daerah perlu berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD.
“Pembangunan yang hanya mengandalkan APBD atau APBN akan memakan waktu lama. Kita harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan,” kata Sri Mulyani.
Skema Pembiayaan Inovatif yang Bisa Dilakukan Daerah
Sri Mulyani menambahkan bahwa ada berbagai skema pembiayaan inovatif yang dapat dipertimbangkan oleh daerah, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta. Dia memberi contoh, sektor infrastruktur seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit, yang bisa dikelola oleh pihak swasta dengan menggunakan instrumen pembiayaan kreatif.
“Pembangunan infrastruktur seperti pengelolaan air bersih atau layanan rumah sakit bisa dikerjakan oleh swasta dengan skema pembiayaan yang inovatif,” ujarnya.
Kementerian Keuangan Dukung Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Daerah
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan APBD, asalkan mereka berinovasi. Namun, dia mengingatkan bahwa hal ini membutuhkan komitmen dan keahlian di bidang keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek pembangunan.
Antusiasme Kepala Daerah dalam Diskusi dengan Menkeu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa para kepala daerah yang hadir di acara tersebut sangat antusias menyimak pemaparan Sri Mulyani. Para kepala daerah tidak hanya menanyakan soal efisiensi anggaran, tetapi juga mengungkapkan persoalan teknis yang mereka hadapi terkait keuangan daerah.
Masukan Kepala Daerah untuk Kemenkeu terkait Formula Dana Bagi Hasil
Menurut Tito, banyak kepala daerah yang memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan mengenai masalah formula dana bagi hasil dan isu-isu lainnya. Para kepala daerah berharap agar dana bagi hasil bisa dihitung dengan lebih adil untuk mendukung pembangunan daerah mereka.
Efisiensi Belanja Daerah: Fokus pada Penggunaan Anggaran untuk Program Pro-Rakyat
Tito juga meminta agar para kepala daerah melakukan efisiensi belanja, terutama pada anggaran yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan publik, seperti alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan rapat seremonial. Anggaran yang efisien bisa dialihkan untuk program-program pro-rakyat seperti perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik.
“Misalnya, anggaran untuk rapat seremonial bisa dialihkan untuk perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan,” ujar Tito.
Dengan pemaparan tersebut, diharapkan kepala daerah bisa lebih cermat dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat, serta terus berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif yang lebih kreatif.
- Defisit Aman, Ekonomi Jalan! Sri Mulyani Kupas Tuntas APBN 2025 di Akmil
- Kebijakan Baru ASN: Tiga Hari Kerja, Benarkah Bisa Terjadi?
