Gelombang PHK di RRI: Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pegawai dan Layanan Publik

Efisiensi Anggaran RRI: Menyisakan Dilema bagi Pegawai dan Publik

Yuni Supit4 minggu yang lalu

0 74 3 menit dibaca

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) semakin menjadi sorotan setelah viralnya video seorang penyiar yang menangis curhat kepada Presiden Prabowo Subianto. Video ini mengungkapkan keluh kesah seorang pegawai yang terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi anggaran, sebuah keputusan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung program-program sosial.

Penyiar RRI Curhat dalam Video Viral: Efisiensi yang Mengorbankan Pegawai

Penyiar RRI Pro 2 Ternate, yang dikenal dengan akun Instagram @aiinizzaa, dalam video yang viral tersebut mengungkapkan perasaannya terkait kebijakan efisiensi anggaran yang kini menyebabkan banyak pegawai di RRI terancam kehilangan pekerjaan. Sambil menahan tangis, ia menyatakan pengertiannya terhadap tujuan efisiensi yang dilakukan pemerintah, tetapi ia juga menyoroti dampak buruk bagi kehidupan pegawai dan keluarga mereka.

“Bapak, kami mengerti bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah, seperti pemberian makan gratis untuk anak-anak. Namun, apakah Bapak juga memikirkan dampaknya bagi kami yang kehilangan pekerjaan?” ucap penyiar tersebut dalam videonya.

Efisiensi Anggaran dan PHK: Dampak Negatif bagi Keluarga

Video ini juga memuat pertanyaan emosional yang disampaikan oleh penyiar tersebut, mengenai kesejahteraan rakyat yang harus menghadapi PHK sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Ia mengungkapkan bagaimana meskipun pemerintah berhasil menyediakan makan gratis untuk anak-anak, banyak orangtua mereka yang kini harus menghadapi kenyataan pahit karena di-PHK demi mendukung efisiensi anggaran.

“Sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika anak-anak mendapatkan makan siang gratis, orang tua mereka pulang ke rumah tanpa kemampuan untuk memberikan makan malam yang layak?” kata penyiar tersebut.

Tanggapan RRI terhadap PHK dan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Pihak RRI akhirnya mengonfirmasi adanya pengurangan tenaga lepas akibat kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, menjelaskan bahwa keputusan untuk mengurangi pegawai lepas, termasuk pengisi acara, produser, dan beberapa tenaga profesional lainnya, diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Pengurangan ini, menurutnya, merupakan langkah terakhir untuk memenuhi target efisiensi yang ditetapkan pemerintah.

PHK di RRI: Keputusan yang Sulit demi Efisiensi Anggaran

Yonas mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdapat dua kategori pegawai, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memiliki tanggung jawab rutin berbeda dengan pegawai lepas. Pegawai lepas dan kontributor di RRI, yang dibayar melalui dana operasional, menjadi yang pertama terdampak kebijakan ini.

“Keputusan ini adalah langkah terakhir yang diambil oleh manajemen RRI setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pegawai lepas,” kata Yonas dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Jaminan Layanan Publik Tetap Optimal Meski Ada Pengurangan Tenaga Kerja

Meskipun pengurangan tenaga lepas terjadi, pihak RRI memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kualitas layanan publik yang mereka berikan. Dengan penggunaan teknologi yang lebih optimal, RRI tetap dapat melayani masyarakat melalui berbagai platform digital dan siaran radio. Yonas menegaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan, layanan tetap akan berjalan seperti biasa.

“Kami tetap produktif meskipun efisiensi harus dilakukan. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, kami akan terus meningkatkan kualitas layanan kami,” tambah Yonas.

Fokus RRI pada Tenaga Kerja Lepas Berketerampilan Tinggi

RRI juga menunjukkan perhatian terhadap tenaga kerja lepas yang selama ini berkontribusi di berbagai daerah di Indonesia. Yonas mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan seleksi ulang untuk memastikan tenaga lepas dengan keterampilan lebih baik tetap dapat berkontribusi di RRI. Sistem subsidi silang juga akan diterapkan agar pegawai yang memiliki kompetensi tinggi tetap diberdayakan.

“Kami akan berupaya untuk memastikan bahwa tenaga lepas yang memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih baik tetap dapat berkontribusi di RRI,” jelas Yonas.

Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Pegawai RRI

Kebijakan efisiensi anggaran memang bertujuan untuk mendukung program pemerintah, namun dampaknya bagi pegawai RRI cukup signifikan. Banyak tenaga lepas yang kini menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Meski demikian, RRI berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan publik dan memastikan tenaga kerja dengan keterampilan terbaik tetap dapat berkontribusi.