Beberapa pekan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) di bawah kepemimpinan dr. Firlia Mokoagow menghadapi serangkaian kritik pedas dari masyarakat terkait pelayanan yang kurang memuaskan. Kritikan tersebut bukan hanya mengenai pelayanan, tetapi juga mencakup masalah kekosongan obat selama tujuh bulan terakhir, beban biaya bahan bakar mobil ambulans pada pasien, dan rujukan pasien BPJS ke klinik lain yang menambah beban masyarakat.
Aliansi Pemuda Dan Rakyat Peduli Bolmut bahkan telah menggelar aksi protes di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmut pada Rabu, 14 Agustus 2024. Mereka menuntut pencopotan dr. Firlia Mokoagow dari posisinya sebagai direktur RSUD Bolmut. Fadel Hulalango, koordinator aksi, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas masalah berkelanjutan di RSUD, terutama terkait dengan kekosongan obat dan pengalihan pasien BPJS ke fasilitas lain.
Menurut Fadel, pasien BPJS yang terpaksa membeli obat di luar RSUD seharusnya dapat pengembalian uang dengan menunjukkan nota belanja. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang berulang yang merugikan masyarakat pengguna layanan RSUD.
Sementara itu, Ali Dumbela, Kepala Dinas Kesehatan Bolmut, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi tiga kali dan akan dilakukan lagi untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan. Dumbela juga menambahkan bahwa Dinas Kesehatan telah mengusulkan perubahan program untuk memastikan bahwa biaya tambahan seperti biaya bahan bakar ambulans dan pembelian obat di luar harus segera dikembalikan oleh pihak RSUD.
Kepala Dinas juga mengakui bahwa masalah yang dihadapi RSUD Bolmut adalah masalah sistemik, dan telah mendorong RSUD untuk melakukan studi tiru sebagai salah satu solusi. Namun, hingga saat ini, langkah tersebut belum juga diimplementasikan oleh pihak RSUD. Ini menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan akan perubahan dan evaluasi mendalam terhadap sistem manajemen di RSUD Bolmut untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.