Pertemuan KPU Tolitoli Bahas Syarat Pelantikan Anggota DPRD: LHKPN Wajib Dilengkapi
![KPU Tolitoli Bahas Syarat Pelantikan Anggota DPRD](/wp-content/uploads/2024/07/KPU-Tolitoli-Bahas-Syarat-Pelantikan-Anggota-DPRD-780x470.jpg)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli mengadakan pertemuan penting dengan partai politik dan 30 calon legislatif terpilih di sebuah hotel di kota Tolitoli pada hari Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan ini, yang dipimpin oleh dua komisioner KPU Tolitoli, Wardiman dan Virvian, bersama dengan Sekretaris KPU Habibi Timumun, bertujuan untuk membahas penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Rian Vivir Pian, komisioner KPU yang bertanggung jawab pada divisi tersebut, menekankan pentingnya setiap calon terpilih untuk menyetorkan LHKPN mereka. “Ini merupakan syarat mutlak sebagai penyelenggara negara dan menjadi referensi penting menjelang pelantikan sebagai anggota DPRD,” ujar Pian. Beliau juga mengingatkan bahwa kegagalan dalam menyusun LHKPN bisa menghambat proses pelantikan, mengacu pada insiden di daerah lain lima tahun lalu di mana dua calon legislatif tidak dapat dilantik karena belum menyelesaikan LHKPN mereka.
Pian menambahkan bahwa meskipun KPU tidak bertanggung jawab langsung atas penginputan data LHKPN—sebuah tugas yang jatuh pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—mereka tetap memainkan peran krusial dalam mengingatkan para calon terpilih akan pentingnya pendaftaran ini. “Bagi calon yang sudah pernah menjabat sebelumnya, proses ini mungkin sudah familiar. Namun, bagi calon baru, ini adalah area yang memerlukan perhatian serius dan merupakan kewajiban hukum,” kata Pian.
Dia juga menenangkan para calon yang telah mendaftarkan LHKPN mereka tetapi belum menerima konfirmasi. “Jangan khawatir jika terjadi keterlambatan penerimaan surat karena masalah teknis seperti gangguan jaringan; hal ini merupakan situasi yang umum terjadi,” tutup Pian. Pertemuan ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua calon legislatif terpilih memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun dan mendaftarkan LHKPN sebelum pelantikan.