Forkopimda Gorontalo Gelar Rakor Persiapan Pilkada Serentak
![Forkopimda Gorontalo Gelar Rakor Pilkada](/wp-content/uploads/2024/07/Forkopimda-Gorontalo-Gelar-Rakor-Pilkada-780x470.jpg)
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Koordinasi (rakor) untuk mempersiapkan Pilkada Serentak. Rapat ini diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Penjabat Gubernur di Makassar. Hasil pertemuan ini kemudian disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah Gorontalo.
Paris RA Jusuf, Ketua DPRD, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan menyatukan pandangan semua pihak terkait Pilkada yang akan digelar pada November mendatang. “Rapat Forkopimda plus dengan kabupaten/kota, bupati, wali kota, KPU, Bawaslu, partai politik, dan peserta Pilkada serentak. Alhamdulillah, ada beberapa hal penting yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan Penjabat Gubernur di Makassar,” kata Paris Jusuf.
Paris Jusuf menekankan bahwa rapat ini bertujuan menyamakan persepsi semua pihak untuk kesuksesan Pilkada. “Forum kali ini bertujuan untuk menyamakan pandangan terhadap suksesnya Pilkada,” jelasnya.
Dua isu utama yang dibahas dalam rakor tersebut adalah anggaran dan potensi kerawanan. Paris menjelaskan bahwa semua bupati dan wali kota sudah siap mengalokasikan anggaran pada bulan Juli sesuai kesepakatan. “Mengenai potensi kerawanan yang dapat mengganggu Pilkada, hal ini sudah dibahas bersama. Polda dan Korem beserta jajarannya siap mensukseskannya,” tambahnya.
Selain Pilkada, rakor juga membahas persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPRD Provinsi di Dapil 6, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. “Selain regulasi dan hal lainnya, persiapan menghadapi PSU juga tidak kalah penting. InsyaAllah, ini bisa terlaksana dengan aman dan lancar,” tambahnya lagi.
Paris menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tiga tupoksinya, yaitu penganggaran, pengawasan, dan regulasi. “Untuk anggaran, kami (DPRD) mendukung dan sudah selesai sehingga tidak ada masalah. Untuk pengawasan, InsyaAllah kita akan mengontrol apa yang disampaikan kemudian mengecek di lapangan. Sementara regulasi juga akan kita awasi untuk memastikan sinerginya,” tegasnya.