Kepala daerah terpilih di seluruh nusantara akan mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Retreat di Akmil Magelang: Peserta dan Tujuan Utama
Kegiatan retreat ini akan melibatkan semua kapala daerah, gubernur dan wali kota. Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman kepala daerah tentang kebijakan pemerintah pusat dan menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan di wilayah masing-masing.
Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa tujuan dari retreat ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, agar proses pembangunan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Pembiayaan Awalnya Dibebankan ke APBD, Namun Kini Dibiayai APBN
Awalnya, setiap kepala daerah diminta untuk menanggung biaya retreat ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap kepala daerah adalah sebesar Rp 2,7 juta per hari, yang akan mencakup biaya selama kegiatan retreat tersebut berlangsung.
Namun, pada 11 Februari 2025, sebuah surat edaran baru dikeluarkan oleh Kemendagri yang mengubah mekanisme pembiayaan kegiatan retreat ini. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa seluruh biaya retreat akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bukan lagi oleh APBD daerah.
Surat Edaran Pembatalan dan Pembiayaan Oleh APBN
Pada 13 Februari 2025, Kemendagri mengeluarkan surat edaran susulan yang lebih rinci, menjelaskan bahwa kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 yang dilaksanakan di Akmil Magelang akan sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dana tersebut akan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Dengan keputusan ini, pembiayaan untuk kegiatan retreat yang berlangsung selama delapan hari diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 22 juta per kepala daerah. Ini menjadi kabar baik bagi kepala daerah yang awalnya direncanakan untuk menanggung biaya tersebut dari APBD daerah masing-masing.
Persiapan Setelah Pelantikan: Kegiatan Retreat Dimulai Usai Pelantikan Presiden
Kegiatan retreat ini direncanakan akan dimulai setelah pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Dengan perubahan pembiayaan yang ditanggung oleh APBN, diharapkan kepala daerah dapat lebih fokus pada penyelarasan kebijakan tanpa dibebani dengan biaya pribadi.
Surat edaran terbaru ini memberikan kepastian bagi kepala daerah bahwa kegiatan orientasi ini akan berjalan lancar, dengan fokus utama pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Program retreat kepala daerah terpilih di Akmil Magelang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Pembiayaan yang semula dibebankan pada APBD kini sepenuhnya ditanggung oleh APBN, memberikan kemudahan bagi kepala daerah untuk menjalani kegiatan ini dengan lebih efisien.